Pemerintah sudah memberlakukan peraturan perundangan dibidang ketengakerjaan yakni Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 13 tahun 2003 antara lain mengatur tentang PKWT, PP, dan PKB. Disamping itu, Pemerintah juga sudah mengeluarkan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja RI membuat peraturan turunan berupa Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri yang mengacu pada peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan tersebut

TUJUAN

Pelatihan Regulasi Ketenagakerjaan ini diselenggarakan selama 2 hari yang secara umum bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan untuk mengelola pekerja secara efektif dan efisien agar mendapat performance yang optimal yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan

MATERI

1. Dasar Hukum Regulasi Ketenagakerjaan
2. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial
5. Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI
6. Perhitungan kalkulasi lembur bagi non staff
7. Perhitungan kalkulasi THR
8. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
9. Dasar hukum
10. Pengertian dan ruang lingkup
11. PHK yang dilarang
12. Alasan PHK oleh : pengusaha; pekerja
13. Prosedur/mekanisme PHK
14. PHK yang tidak perlu penetapan dari PHI
15. Skorsing
16. Kompensasi akibat PHK
17. Komponen upah untuk kompensasi akibat PHK
18. Hak pekerja yang ditahan pihak berwajib
19. PHK karena usia pensiun
20. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial